Halmahera Tengah, Maluku Utara, Indonesia (Sumber: Flickr / Ashmat Robin Thyme)Proyek pemboran panas bumi pemerintah merupakan harapan besar bagi aspirasi pengembangan proyek panas bumi 40-60 MW di Jailol di Halmahera Barat, Indonesia.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat telah menyatakan dukungannya terhadap proyek pemboran pemerintah untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLDP) di Penjara yang diperkirakan memiliki kapasitas setara 40-60 MW.
P.D. Sarana Multi Infrastruktur (Percero) dan B.D. Bupati Halmahera Barat James Wong berharap proyek pemboran pemerintah yang dilakukan oleh Geo Thiba Energy (Persero) segera rampung. Perkembangan ini berpotensi berdampak positif bagi pembangunan di Halmahera Barat.
“Proyek tersebut sudah lama dinantikan masyarakat Halmahera Barat. Dengan kondisi listrik yang sering padam, ini solusinya,” kata James belum lama ini.
Menurut dia, rencana pemboran pemerintah tidak hanya mengatasi masalah pemerasan kepada masyarakat, tetapi juga akan menarik pihak swasta dan memiliki efek berlipat ganda.
Selama ini, kata James, pihak swasta kerap mempertanyakan jaringan listrik di wilayahnya. “Jika Geo Thiba digali dan ditindaklanjuti, pasti banyak investor yang pindah ke Halmahera Barat karena ada solusi untuk masalah kelistrikan,” kata James.
Harris, direktur pemanasan di Direktorat Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Digen EPDK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatakan proyek pengembangan panas bumi di Jailo juga harus mempertimbangkan kebutuhan listrik untuk dibangkitkan. Permintaan dapat dibuat dengan mengelola yang sudah ada atau membuat yang baru.
Harris mengatakan, kehadiran PLDP di Jaillo juga bisa mengurangi penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLDT). Penggunaan PLDT bisa memakan biaya hingga Rp3.900 per kilowatt (sekitar US $ 0,27 / kWh), atau di beberapa tempat lebih tinggi.
“Kalau global warming masuk dengan harga tidak sampai Rp3.900 dengan kehandalan tinggi pasti kita suka PLTP,” kata Harris.
Harris menegaskan, PLDP sangat stabil dibandingkan dengan keandalan pembangkit yang berasal dari sumber energi terbarukan lainnya. Menurut dia, tingkat keandalan PLDP mencapai 95% setiap tahun, sedangkan PLDS hanya 22%, PLD Bayar 35-40% dan Hydro 65%. “Jadi tidak mendekati 100% seperti pemanasan global,” katanya.
Program pemboran pemerintah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi risiko eksploitasi panas bumi, khususnya pada tahap penelitian. Proyek ini disponsori bersama oleh PD SMI sebagai Manajer Keuangan, Geo Dipa sebagai Operator Pengeboran Teknis dan PD sebagai Dukungan Penjaminan. Pemerintah telah mengalokasikan Benjamin Infrastructure untuk Indonesia (Percero / PII).
Mohammad Kosi Idra Talel, Direktur Project Development and Consultancy Services BDSMI, mengatakan proyek pemboran pemerintah di bawah binaan Kementerian Keuangan untuk mendukung kegiatan panas bumi merupakan bentuk kerjasama dan sinergi antara Special Mission Vehicle (SMV). Dalam proyek tersebut, pemerintah mengambil risiko terbesar di sektor panas bumi, yaitu penelitian.
Ricky Firmanta Ibrahim, Managing Director Geo Dipa, mengatakan Geo Dipa siap menyukseskan proyek tersebut menjadi perpanjangan tangan pemerintah, ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk menyediakan listrik yang bersumber dari energi bersih. “Kami siap mendukung program pemerintah, tidak hanya di Halmahera,” kata Ricky.
Sumber: Olinia
