Indonesia: Vaksinasi untuk ‘kelompok rentan’ dimulai di tengah skeptisisme dari para ahli

Jakarta, 6 Juni (Jakarta Post / JST): Jakarta telah meluncurkan fase ketiga kampanye vaksinasi Pemerintah-19, yang membuka pintu bagi “kelompok rentan”, yang didefinisikan pemerintah sebagai orang yang tinggal di daerah berisiko tinggi.

Kota tersebut mengumumkan fase baru di Instagram pada 28 Mei, mencatat bahwa penduduk rentan berusia 18 tahun ke atas memenuhi syarat untuk menerima suntikan.

Manajemen mendefinisikan warga rentan sebagai mereka yang tinggal di RW dengan jumlah kasus terkonfirmasi tinggi atau di RT yang ditemukan strain virus corona baru.

Komisi Kesehatan Provinsi akan menentukan RW dan RT mana yang memenuhi syarat di bawah skema tersebut.

Sesuai Permendiknas No 90/2018, petugas kesehatan akan memprioritaskan masyarakat yang tinggal di 445 RW padat.

Lebih dari 1,3 juta penduduk terdaftar sebagai anggota kelompok rentan, dan 142.000 warga Jakarta tersebut telah divaksinasi dari 5 hingga 18 Mei, kata Nagapila Salama, kepala pemantauan kesehatan dan imunisasi di Dinas Kesehatan Jakarta.

Badan kesehatan mengatakan petugas kesehatan, orang tua dan pekerja layanan publik akan divaksinasi dan kelompok rentan akan divaksinasi.

Hingga Jumat, sekitar 1,8 juta penduduk prioritas di Jakarta telah divaksinasi lengkap. Pihak berwenang berharap untuk sepenuhnya memvaksinasi 3 juta orang di ibu kota pada tahap awal gerakan.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anees Basvedan mengatakan Pemprov DKI Jakarta menargetkan untuk memvaksinasi 10 juta orang yang tinggal di ibu kota.

Jakarta adalah wilayah pertama yang merilis vaksin fase ketiga. Juru bicara Gugus Tugas Pemerintah Kota-19 Kota Nadia Darmiji baru-baru ini mengatakan, penggerak vaksin kota akan bertindak sebagai proyek percontohan untuk proyek-proyek di daerah lain.

Kementerian pada hari Selasa meluncurkan fase vaksinasi ketiga di bagian lain negara itu menggunakan pendekatan yang serupa dengan yang digunakan di Jakarta, di mana kelompok berisiko tinggi telah ditentukan menggunakan faktor geografis, sosial dan ekonomi.

Kementerian telah memprioritaskan untuk memvaksinasi orang-orang berpenghasilan rendah, sakit mental, dan cacat yang tinggal di daerah padat penduduk.

Di luar Jakarta, pemerintah menanggung beban kampanye vaksinasi di Medan, Sumatera Utara; Bandung, Jawa Barat; ; Dan Surabaya, Jawa Timur. Tiki Putiman, ahli epidemiologi di Griffith University di Australia, mengatakan pendekatan “geografis” yang digunakan Jakarta untuk memprioritaskan vaksinator “tidak berbasis ilmiah.”

Dia mengatakan kota harus memperhitungkan kondisi kesehatan dasar yang terlibat dalam menentukan kelompok rentan.

“Ketika pasokan vaksin rendah, pemerintah harus melindungi mereka yang berisiko tinggi dalam populasi,” kata Tiki. “Sebagian besar studi epidemiologi menunjukkan bahwa orang dengan komorbiditas harus divaksinasi karena mereka lebih mungkin mengembangkan penyakit serius jika mereka mengendalikan virus.”

Meskipun strategi vaksinasi geopolitik di Jakarta dan daerah lain dapat menambah perlindungan vaksin, namun tidak secara efektif mengurangi jumlah rawat inap dan kematian, yang seharusnya menjadi tujuan utama kampanye.

Tiki juga mencatat bahwa tingkat pengujian dan pelacakan yang rendah di Indonesia memungkinkan sebagian besar kasus tidak terdeteksi. Oleh karena itu, risiko Pemerintah-19 daerah tertentu yang ditentukan oleh satgas lokal tidak mencerminkan kenyataan, katanya.

Gugus tugas Covid-19 Nasional melihat peningkatan 56 persen dalam kasus baru harian dua minggu setelah liburan. Pemberontakan diperkirakan akan mencapai puncaknya pada akhir Juni, Menteri Kesehatan Pudi Gunadi Sadiq mengatakan pada hari Rabu.

Untuk mengatasi gugatan tersebut, pemerintah berupaya menyediakan 1 juta vaksin sehari pada bulan ini, tiga kali lipat dari tarif sebelumnya.

“Tingkat vaksinasi harian tertinggi kami adalah 500.000 dosis. Tetapi kami bertujuan untuk memberikan 1 juta dosis sehari pada bulan ini dan 1,3 juta suntikan sehari pada Desember,” kata Maxie Raine Rondண்டnou, direktur jenderal Kementerian Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Fungsional pada Selasa.

Program vaksinasi negara itu lamban, dengan hanya 11 juta dari 40,3 juta penerima prioritas yang divaksinasi penuh pada Kamis.

Pemerintah berharap untuk memvaksinasi 181,5 juta orang, atau 70 persen dari populasi negara itu, pada Maret tahun depan.

Namun pasokan vaksin di dalam negeri masih rendah. Sejauh ini, negara tersebut telah menerima sekitar 90 juta dosis vaksin Pemerintah-19 massal dan siap pakai dari perusahaan China Sinovac Biotech dan AstraZeneca untuk kampanye vaksinasi pemerintah.

Sementara itu, Indonesia telah menerima sekitar 1 juta dosis dari China National Pharmaceutical Group (Sinoform) untuk kampanye vaksinasi swasta yang disebut Program Vaksin Kotong Rayong (Gotong Royong).

Para ahli memperkirakan bahwa negara itu akan membutuhkan setidaknya 426 juta dosis untuk memvaksinasi cukup banyak orang untuk mencapai kekebalan kawanan. – Jakarta Post / ANN

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Media SUMSELGO