Aksi Sweeping Oknum  Pendukung Paslon 1 Kerekam CCTV, Bappeda PALI Lapor ke Polres

  • Whatsapp

PALI, SUMSELGO | Bak aksi di film koboi yang membuat puluhan staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), cemas dan takut lantaran didatangi sekelompok orang yang duga kuat dari Tim Pemenangan Paslon Devi Harianto-Darmadi Suhaimi berujung ke proses hukum.

Plt Kepala Bappeda Kabupaten PALI Ahmad Jhoni melaporkan kelompok tersebut ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Mapolres PALI, Jumat (13/11/2020) sekitar pukul 22.00 WIB.

Laporan tersebut bukan tanpa alasan, pihak pelayanan publik dirasa terintimidasi atas peristiwa itu. Mengingat aksi mereka masuk tanpa ijin padahal progres percepatan pembangunan di Bumi Serepat Serasan berawal Banppeda. Aksi tim pemenangan itu pula dinilai sangat mengancam keselamatan sejumlah staf serta mengeluarkan sejumlah barang yang ada di dalam kantor tersebut.

“Mereka (oknum diduga tim pemenangan DHDS) datang dan langsung menerobos masuk, ada yang sambil berlari masuk ke kantor serta berteriak jangan bergerak, “pecah kepala kamu”, dan merekam wajah hampir setiap staf yang ada didalam kantor, sambil berkata inilah wajah-wajah yang akan berhenti bekerja,” terang Jhoni bercerita kepeda penyidik.

Peritiwa tersebut juga dibuktikan dengan hasil rekaman kamera CCTV. Mulai dari kelompok tersebut menerobos masuk kantor serta menggeledah ruangan guna mencari spanduk alat peraga kampanye (APK) paslon 2 Ir H Heri Amalindo-Drs H Soemarjono. Tak ditemukan pelanggaran APK apa lagi spanduk bergambar Paslon 2 dan tidak ada tulisan coblos nomor 2, hanya saja ada beberapa spanduk lama, pelantikan pengurus FPTI PALI, HKTI dan spanduk tersebut jauh sebelum tahapan Pilkada sudah di cetak.

Lebih lanjut Jhoni, menjelaskan bahwa dari kejadian tersebut membuat sejumlah stafnya ketakutan hingga ada yang mengajukan izin kerja karena takut akan terulangnya kejadian tersebut. Ini yang membuat pihaknya membawa peristiwa itu ke jalur hukum. Bukan tak mungkin jika Pilkada tidak disikapi dengan profesional instansi-instansi lain juga mengalami hal yang sama.

“Kami sebagai ASN tau aturan, dan bilaman ada temuan pelanggaran Pilkada silahkan bawa ke lembaga yang bersangkutan untuk dibuktikan. Dengan adanya laporan ini, pihaknya berharap pihak penyidik bisa memproses sesuai dengan aturan berlaku. Dari kejadian itu, saya sendiri selaku Plt Bappeda melaporkan peristiwa itu ke Polres. laporan tertuang dalam : LP / B-92 / XI / 2020 / SUMSEL / POLRES PALI, tertanggal 12 November 2020,” beber Jhoni.

Jhoni mengakui dalam kejadian itu akan berdampak pada molornya penetapan ABBP 2021, Dana Insentif Daerah (DID) tidak dibayarkan, pembangunan yang direncanakan tidak dapat berjalan. Mengingat pasca kejadian itu ada beberapa staf yang ijin akibat trauma.

“Banyak staf kita yang takut dan trauma, sehingga kinerja yang dihasilkan tidak maksimal. Oleh sebab itu mari sama-sama menyikapi pilkada dengan akal sehat,” ungkap Jhoni.

Sementara, Kapolres PALI AKBP Rizal Agus Triadi, melalui Kasat reskrim, AKP Rahmad Kusnedy, membenarkan adanya laporan dari Bappeda PALI, mengenai penerobosan kantor oleh sejumlah orang.

“Iya benar kita sudah terima, saat ini pihak kita tengah melakukan penyelidikan dan pengumpulan informasi baik di TKP ataupun dari saksi-saksi, laporan tetap akan kita tindaklanjuti sesuai dengan fakta-fakta di lapangan, laporan dugaan pelanggaran Pasal 167 ayat 1 KUHP jo Pasal 336 KUHP, ” terang Rahmad. (ril/wmg02)

Pos terkait