Sweeping Spanduk dari Tim DH-DS di Kantor Bappeda Tak Ditemukan Pelanggaran SEKDA: Silahkan Bappeda Buat Laporan di Polres

  • Whatsapp

PALI, SUMSELGO | Pasca sweeping yang dilakukan oknum salah satu pasangan calon Tim pemenangan salah satu Paslon Bupati dalam kontestasi Pilbup PALI 2020, di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang diduga mencetak alat peraga kampanyr (APK) paslon Ir H Heri Amalindo-Drs H Soemarjono ternyata tak ditemukan pelanggaran, Kamis (12/11/2020) sekitar pukul 15.20 WIB.

Dalam sweeping tersebut, beberapa orang diduga kuat dari Tim pemenangan Paslon nomor urut 1 mendatangi kantor Bappeda.Oknum tersebut langsung masuk ruang kantor dan melakukan penggeledahan spanduk yang diduga spanduk Paslon 2. Beberapa spanduk dan kelender dibawa keluar oleh oknum tersebut.

Dari pantauan dilapangan, spanduk tersebut terdapat spanduk lama yakni Pelantikan Pengurus Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI), Spanduk Ketua HKTI, dan kalender. Aksi tersebut terekam kamera CCTV.

Sriwahyuni TKS Bappeda, puluhan dari meraka langsung masuk dengan cara tidak sopan, sehingga saya tidak sempat menanyakan mereka dari mana.

“Saya tidak sempat menanyakan mereka dari mana, saya ketakutan karena diancam jika bergerak akan dipecahkan kepala, kami takut dan merasa tidak aman karena ini masih jam kerja,” ungkapnya.

“Beberapa diantara mereka, merekam satu persatu pegawai dengan menggunakan telepon seraya kaberkata, “Inilah wajah-wajah yang tidak ingin bekerja lagi”, terang terang Cici Wulandari yang juga pegawai Bappeda non PNS.

Sekda PALI Syahron Nazil didamping Ahmad Joni selaku PLT Bappeda Kabupaten Pali mengatakan, benar ada beberapa orang oknum yang mendatangi kantor tanpa diduga melakukan pemeriksaan alat peraga kampanye (APK). Terkait permaslahan itu ada dua sisi pihaknya melihat. Pertama jika peristiwa itu ada tetjadi pelanggaran Pilkada silahkan melaporkan ke Panwaslu jika ditemukan ketidak netralan ASN silahakan Panwaslu yang menangani dan di buktikan.

“Kedua adalah proses hukum, ini adanya dugaan intimidasi perhadap pelayanan pemerintahan. Kepada kepala Bappeda untuk segera menentukan proses hukum,” terang Syahron seraya kembali mengungkapkan jika memang ada pelanggaran pilkada ada Bawaslu dan proses hukum. (ril/wmg02)

Pos terkait