DPRD PALI Setujui LKPJ APBD 2019 Dijadikan Perda

  • Whatsapp
"https://www.sumselgo.com/wp-content/uploads/2020/03/5-program.jpg"

PALI, SUMSELGO | DPRD Kabupaten Penukal Aabab Lematang Ilir (PALI) (27/7/2020) menggelar sidang dua arah video conference dari sidang paripurna dengan agenda persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) dan mengesahkan nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati PALI terhadap APBD tahun 2019.

Rapat tersebut di pimpin langsung Ketua DPRD PALI, Asri Ag. Ada beberapa poin yang disamapikan komisi-komisi sebelum laporan LKPJ APBD 2019. Seperti yang disamapikan. Komisi I yang disampaikan Muhamad Budi Hoiru ,SH.i ia beharap pada saat perhelatan kontestasi Pilkada 2020 pihanyak mengajak seluruh elemn untuk mensukseskan Pillbup 2020.

Muat Lebih

“kami himbau kepada ASN yang ada di seketariat daerah agar menjaga netralitas setiap pegawai negeri sesuai kode etik kepegawaian yang berlaku,” ajaknya.

”Kami harapkan pemkab pali dapat memerangi dan mengatasi krisis air yang melanda kabupaten PALI ” Ujar Mulyadi ,S STP saat menyampaikan saran dan pendapat komisi II.

Sementara itu, laporan hasil kerja komisi III DPRD PALI yang disampaikan Ubaidilah SH. Dalam pandanganya pihaknya melihat situasi covid-19 kenaikannya sangat signifikan di Kabupaten PALI.

”Kami mintak agar dinas terkait dapat mensosialisakan pada masyarakat terkait wabah covid-19 karena kami lihat masih banyak yang mengabaikan kesehatan saat menghadiiri acara dan kegiatan di desa-desa,” beber Ubaidilah.

Sementara itu, Bupati PALI H Heri Amalindo dalam sambutanya di aula kantor Bupati PALI mengucapkan terima kasih kepada seluturuh anggota DPRD, atas persetujuan ini. Ini merupakan rangkaian akhir dari pembahasan bersama antara DPRD dan Pemkab PALI.

“Persetujuan Raperda merupakan kelanjutan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit dan diberi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebelumnya. Dan tentunya predikan tersebut tak lepas daru kerja bersma dan dukungan DPRD dan semua masyarakat di Bumi Serepat Serasan,” ungkap Heri Amalindo.

Lebih lanjut ia menjelaskan WTP dari BPK RI merupakan bukti bahwa proses tata kelola pemerintahan dalam bidang keuangan dan aset daerah tahun anggaran 2019 berjalan dengan baik. Namun, pihaknya mengakui masih dapat kekurangan baik itu dalam percepatan pembangunan dan sektor lainya. Kedepan perlu kerja cepat untuk perbaikan hal itu.

“Artinya, keselarasan dan sinergi Pemkab dan DPRD terus terjalin sehingga apa yang di cita-citakan segera terwujud untuk kesejahteraan masyarakat PALI,” pungkasnya. (ril/wmg02)

Pos terkait