Bupati PALI Ikuti Musrembang RKPD Melalui Virtual Meeting, Empat Skala Prioritas Provinsi Sumsel Tahun 2021

  • Whatsapp
Bupati PALI H Heri Amalindo saar mengikuti Musrembang Provinsi 2021 melalui Vidcon.

PALI, SUMSELGO | Bupati PALI H Heri Amalindo didampingi Sekda PALI Syahron Nazil, Kepala Bappeda PALI Jhoni Ahmad, mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrembang RKPD) Provinsi Sumsel tahun 2020, melalui Virtual Meeting dengan video conference (VidCon), Senin (27/4/2020) di aula Kantor Bupati PALI dibilangan Jalan Merdeka, Kecamatan Handayani Mulya, PALI.

Muserembang tersebut bersama Gubernur Sumatera Selatan, H Herman Deru, Wakil Gubenrnur Mawardi Yahya,  Kepala Bappeda Provinsi Sumsel H Firmansyah, DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah., di Ruang Command Center  Palembang.

Muat Lebih

Penandatabnganan RKPD 2021 Provinsi Sumsel oleh Herman Deru.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) telah menetapkan empat  skala prioritas daerah Provinsi Sumsel tahun 2021, sesuai dengan perubahan RKP tahun 2021 akibat dampak Covid 19. Herman Deru menerangkan empat  prioritas yang dimaksud antara lain, Percepatan Penurunan Kemiskinan, Pembangunan kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia. Kemudian Pemulihan Ekonomi yang Inklusif didukung oleh Kualitas Infrastruktur, UMKM, Investasi, Industri, Kebudayaan dan Pariwisata, dilanjutkan dengan Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana. Serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Stabilitas Keamanan dan Kehidupan Beragama.

“Dari Prioritas Daerah tersebut, maka Pemerintah Provinsi Sumsel menetapkan tema Pembangunan Provinsi Sumsel Tahun 2021 yaitu Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Percepatan Pemulihan Ekonomi yang Inklusif, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik yang Prima,” terangnya.

Berdasarkan hal tersebut pula menurutnya,  RKPD Tahun 2021 akan mengalami dampak dan membutuhkan penyesuaian. Seperti, penentuan usulan kegiatan harus yang benar-benar mendukung prioritas nasional dan prioritas Provinsi Tahun 2021 dan mempunyai daya ungkit bagi pemulihan perekonomian daerah dan mendorong transformasi ekonomi.

“Pembangunan Provinsi Sumsel bukan hanya dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, namun juga dilakukan bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota dan seluruh komponen masyarakat dengan semangat Bersatu Sumsel Maju. Demikian pembangunan di 17 kabupaten/kota juga perlu mendapat dukungan dari Provinsi. Untuk itu, pembangunan Sumatera Selatan harus direncanakan dan dilaksanakan secara terintegrasi, tepat sasaran, tepat lokasi, sinkron dan bersinergi dengan seluruh kabupaten/kota, provinsi dan pusat,” tegas dia.

Ia juga menghimbau seluruh Perangkat Daerah, untuk Program dan Kegiatannya harus satu muara, yaitu menurunkan angka kemiskinan Sumatera Selatan.

“Saya berharap, Visi Provinsi Sumatera Selatan 2018-2023 yaitu Sumatera Selatan Maju Untuk Semua, akan dapat kita capai melalui semangat Bersatu Sumsel Maju,” pungkasnya.

Sementara Kepala Bappeda Provinsi Sumsel Dr. Ir. H. Firmansyah, M. Sc dalam laporannya menambahkan, Pada tahun 2021 beberapa target Provinsi Sumsel yang perlu dicapai antara lain Pertumbuhan Ekonomi mencapai 5,7- 6,1 % yang merupakan hasil analisis Bank Indonesia dampak COVID-19, sebelumnya ditargetkan 6,1- 6,7% sesuai hasil kesepakatan Rapat Kortekrenbang Nasional Tahun 2020.

Untuk tingkat Kemiskinan turun menjadi 9,9 -10,78%, Tingkat Pengangguran terbuka menurunmenjadi 3,87%.

“Sedangkan Indeks Pembangunan manusia meningkat menjadi 71,75, dan Indeks Gini menurun menjadi 0,353,” tuturnya.

“Dalam rangka mencapai target tahun 2021 dengan program yang terintegrasi, Prioritas Daerah dijabarkan menjadi Program Prioritas Daerah dan Kegiatan Prioritas Daerah yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk menyusun program/kegiatan nomenklatur pada masing-masing perangkat daerah,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati PALI H Heri Amalindo menuturkan, pelaksanaan Musrenbang ini sesuai dengan amanat Pasal 91 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Menyepakati permasalahan, prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi, penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional. Verifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dengan program dan kegiatan kabupaten/kota yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kabupaten/kota.

“Kami berharap melalui Musrenbang ini diperoleh masukan dari berbagai  pemangku kepentingan untuk penyempurnaan Rancangan RKPD,” ujarnya seraya menjelaskan, kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2021 dilaksanakan secara daring yaitu Virtual Meeting dengan ideo conference (VidCon), sebagai bentuk physical distancing sebagaimana himbauan pemerintah untuk menekan eenyebaran Wabah Vorus Corona atau  Covid -19. (ril/wmg02)

Pos terkait