KPK Amankan 2 Orang Kasus Suap Bupati Muara Enim Nonaktif

  • Whatsapp
FOTO IST.

PALEMBANG, SUMSELGO | Masih ingat Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan suap proyek APBD Muara Enim. Kasus tersebut saat ini masih bergulir, Minggu (26/4/2020) penyidik KPK kembali amankan dua orang kasus tersebut.

Diamankanya  dua orang itu, setelah Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara maraton melakukan  penggeledahan sejumlah tempat di Muara Enim mulai Kamis (05/09/2019) hingga Jumat (06/09/2019).

Muat Lebih

Penggeledahan itu terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan suap proyek APBD di Dinas PUPR, kepada Bupati Muara Enim Ahmad Yani, PPK Dinas PUPR Alvin Muchtar dan pengusaha Robi Okta Fahlevi,  Senin (02/09/2019) yang lalu.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Drs Pol Supriyadi melalui AKBP Dalizon SIk pihaknya menegaskan terkait adanya penangkalan PLT Kepala Dinas PUPR di Perumahan Citra Grand City Palembang.

“Pihak kepolisian hari ini hanya mendapingi penyidik KPK. Yang bersangkutan memang diamankan di kediamannya. Selanjutnya pihak KPK yang prosesnya,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan kepada awak media, diamankanya kedua  orang tersebut,  merupakan pengembangan dari kasus korupsi yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani.

“Hasil penyidikan diperoleh bukti yang cukup sehingga KPK dapat menemukan kedua tersangka tersebut. Penangkapan 2 tersangka hasil pengembangan penyidikan kasus korupsi Kabupaten Muara Enim,” katanya. Minggu (26/4/2020).

Dua tersangka itu berinisial RS dan AHB. Keduanya diamankan  Minggu pagi.

“Tersangka RS dan tersangka AHB diamakan di ruamh masing-masing, tadi pagi Minggu tanggal 26 April 2020, jam 07.00 dan 08.30 WIB di rumah tersangka di Palembang,” sebutnya.

Sebelumnya,  Ahmad Yani dituntut tujuh tahun penjara atas kasus dugaan suap proyek senilai Rp130 miliar pada sidang virtual yang diselenggarakan online oleh Pengadilan Tipikor Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (21/4/2020).

Selain tuntutan pidana penjara, Yani pun dituntut denda Rp300 juta subsider enam bulan penjara dan wajib mengembalikan kerugian negara senilai Rp3,1 miliar. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menuntut agar hak politik Yani dicabut. (ril/ibh/azr/dtk)

Pos terkait