Laporkan LSM dan Dua Media Online, FMPP: Jika Dewan Pers Menyatakan Melanggar Kode Etik Akan Kita Lakukan Upaya Hukum

  • Whatsapp

PALEMBANG, SUMSELGO | Diduga sudah difitnah oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melalui pemberitaan di dua media online, membuat warga PALI yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pali (FMPP) LSM dan Ormas PALI memutuskan untuk melaporkan LSM dan dua media online ke Polda Sumsel, Selasa (3/12) siang.

Sebelum membuat laporan secara resmi, terhadap LSM dan dua media online tersebut, Forum Masyarakat Peduli Pali ini terlebih dahulu mengirimkan surat ke Kapolda Sumsel. Agar nantinya laporan mereka bisa segera ditindaklanjuti secara hukum.

Muat Lebih

“Kami berkesimpulan apa yang diungkapkan LSM tersebut melalui pemberitaan yang mereka buat di dua media online sudah mencemarkan nama baik Bupati Pali,” kata Heru salah satu perwakilan Forum Masyarakat Peduli Pali saat mendatangi Mapolda Sumsel, Selasa (3/12).

Heru mengatakan fitnah yang dialamatkan kepada Bupati Pali Heri Amalindo yang isinya menuding Bupati Pali telah melakukan korupsi ratusan miliar di tahun 2015 serta menyebut Bupati Pali bertangan besi. Apalagi selama kepemimpinan Heri Amalindo, roda pemerintahan sudah berjalan dengan baik. Apa yang dilakukan LSM tersebut membuat masyarakat kecewa. Apalagi sebelum menerbitkan pemberitaan fitnah tersebut sama sekali tidak ada konfirmasi dari Pemerintah PALI sama sekali.

Kuasa Hukum Pemkab PALI Firdaus Hasbullah SH MH mengungkapkan pihaknya sudah berupaya untuk meminta hak jawab dari dua media tersebut. Namun belum ada tanggapan dari dua media yang telah menuduh Bupati PALI bersama Kejaksaan dan Kepolisian.

“Hak jawab kedua media online tersebut sudah kami layangkan ke Dewan Pers Pusat. Jika nantinya dewan pers memutuskan dua media tersebut telah melanggar kode etik kami baru akan melakukan upaya hukum pidana dengan melaporkan dua media online tersebut,” tukasnya.

Sebelumnya Sekda PALI menjelaskan, berita tudingan terhadap Bupati PALI dinilai tendensius Sekda. Dan membenarkan Tim kuasa hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PALI sudah membentuk tim dan akan mengkaji lebih dalam isi pemberitaan tersebut dan akan membawa permasalahan itu ke rana hukum.

“Kami menilai, pemberitaan yang beredar mendiskreditkan Bupati. Karena disebut korupsi dan itu sangat tendensius,,” tergasnya.

Diterangkanya, pemberitaan tersebut jelas saja akan menggiring opini publik yang tidak sesuai dengan data dan fakta. Oleh sebab itu pihaknya perlu menjelaskan kepada masyarakat dan meluruskan fakta yang sebenarnya terjadi.

Ada beberapa hal yang substansi yang ditulis di media online.

“Dari data dituding pengerjaan perluasan rumah sakit Talabg Ubi yang diduga fiktif. Dan menyebutkan diduga masih ada rumah warga disekitar uti tidak benar, pada tahun 201 dan 2015, sudah dilakukan pengecekan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang ada yaitu peningkatan perluasan gedung rumah sakit dari satu lantai menjadi dua (ruang pasien VVIP, VIP, kelas I, Kelas II dan III dengan dana 2,7 miliar,” terang Syahron.

Kemudian disebutkan, Bupati menerima hibah tanah dari Riduan seluas 40 hektare, kemudian di perjual belikan untuk pembangunan kantor BPKAD.

“Kami tegaskan disini, lahan yang diatasnya berdiri bangunan kantor BPKAD seluas 1,6 hektare sebagian lahan itu hiba dan diperoleh dari pembelian dan jelas legalitas jelas sudah bersertifikat,” ujarnya.

Nah, masih kata Syahron, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Sumatera Selatan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 26 Mei 2016 dan berdasarkan pernyataan pertanggungjawaban laporan keuangan Pemerintah Kabupaten PALI pada tahun 2015, dengan temuan pada halaman 88 Nomor 4.1.2 mengangarkan belanja sebesar Rp. 733.798.654.797,85 dan direalisasikan sebesar Rp. 622.474.176.584,82 atau 84,83 % yang disebutkan dalam berita.

“Artinya, dari Rp. 111.324.478.231,03 diduga terjadi penyimpangan korupsi, itu keliru, itu jika saya katakan bukan di korupsi melainkan jumlah 111 sekian itu tidak terealisasi bukan sebaliknya di korupsi. Jadi harus bisa di bedakan,,” beber Syahron.

Kembali dijelaskan Syahron, dana 111.324.478.231,03
merupakan pendapatan yang tidak terealisasi, di tahun 2015 (tidak memenuhi target pendapatan pada tahun 2015). Sehingga anggaran belanja menyesuaikan dengan anggaran pendapatan yang terealisasi di tahun 2015 yaitu sebesar Rp 622.474.166.584.82. Hasil ini merupakan hasil audit BPK RI perwakilan Sumsel, atas APBD Kabupaten PALI.

“ini adalah hasil audit BPK RI dan tidak dinyatakan korupsi, kenapa perlu di luruskan, karena sifatnya sudah menuduh, karena kami rasa yang berhak memutuskan korupsi dan bersalah adalah penegak hukum bukan sebaliknya ini arahnya fitnah. Bupati selalu berdiam diri, dan ini sudah melampaui batas. Akibatnya akan bepengaruh kepada kepercayaan masyarakat mana berita benar. Sebelum dan sesudah pemberitaan itu tidak ada konfirmasi dari pihak media atas pemberitaan itu,” ungkap Sekda.

Saat ini, Selasa 3 Desember 2019 tim juga sudah berkoordinasi dengan pihak Polda Sumsel terkait masalah ini, artinya tim advokat akan mengkaji kembali, termasuk akan berkoordinasi dengan pihak dewan pers.

“Dan masalah ini akan kita bawa ke rana hukum, namun apakah arahnya ke undang-undang IT dan Fitnah masih di kaji oleh tim,” pungkas Syahron.(rel/wmgo2)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *