Berita Tudingan Terhadap Bupati PALI Fitnah atau UU ITE Sekda: Tim Kuasa Hukum Akan Bawa ke Rana Hukum, Ini Penjelasanya

  • Whatsapp

PALI,SUMSELGO-Terkait pemberitaan yang menuding secara langsung Bupati PALI melakukan dugaan korupsi hingga ratusan miliar. Tim kuasa hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PALI sudah membentuk tim dan akan mengkaji lebih dalam isi pemberitaan tersebut dan akan membawa permasalahan itu ke rana hukum.

Demikian ditegaskan oleh Sekda PALI, Syahron Nazil, Selasa (3/12/2019) saat press release di aula kantor Bupati.

Muat Lebih

“Kami menilai, pemberitaan yang beredar mendiskreditkan Bupati. Karena disebut korupsi dan itu sangat tendensius,,” tergasnya.

Diterangkanya, pemberitaan tersebut jelas saja akan menggiring opini publik yang tidak sesuai dengan data dan fakta. Oleh sebab itu pihaknya perlu menjelaskan kepada masyarakat dan meluruskan fakta yang sebenarnya terjadi.
Ada beberapa hal yang substansi yang ditulis di media online.

“Dari data dituding pengerjaan perluasan rumah sakit Talabg Ubi yang diduga fiktif. Dan menyebutkan diduga masih ada rumah warga disekitar uti tidak benar, pada tahun 201 dan 2015, sudah dilakukan pengecekan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang ada yaitu peningkatan perluasan gedung rumah sakit dari satu lantai menjadi dua (ruang pasien VVIP, VIP, kelas I, Kelas II dan III dengan dana 2,7 miliar,” terang Syahron.

Kemudian disebutkan, Bupati menerima hibah tanah dari Riduan seluas 40 hektare, kemudian di perjual belikan untuk pembangunan kantor BPKAD.

“Kami tegaskan disini, lahan yang diatasnya berdiri bangunan kantor BPKAD seluas 1,6 hektare sebagian lahan itu hiba dan diperoleh dari pembelian dan jelas legalitas jelas sudah bersertifikat,” ujarnya.

Nah, masih kata Syahron, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Sumatera Selatan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 26 Mei 2016 dan berdasarkan pernyataan pertanggungjawaban laporan keuangan Pemerintah Kabupaten PALI pada tahun 2015, dengan temuan pada halaman 88 Nomor 4.1.2 mengangarkan belanja sebesar Rp. 733.798.654.797,85 dan direalisasikan sebesar Rp. 622.474.176.584,82 atau 84,83 % yang disebutkan dalam berita.

“Artinya, dari Rp. 111.324.478.231,03 diduga terjadi penyimpangan korupsi, itu keliru, itu jika saya katakan bukan di korupsi melainkan jumlah 111 sekian itu tidak terealisasi bukan sebaliknya di korupsi. Jadi harus bisa di bedakan,,” beber Syahron.

Kembali dijelaskan Syahron, dana 111.324.478.231,03
merupakan pendapatan yang tidak terealisasi, di tahun 2015 (tidak memenuhi target pendapatan pada tahun 2015). Sehingga anggaran belanja menyesuaikan dengan anggaran pendapatan yang terealisasi di tahun 2015 yaitu sebesar Rp 622.474.166.584.82. Hasil ini merupakan hasil audit BPK RI perwakilan Sumsel, atas APBD Kabupaten PALI.

“ini adalah hasil audit BPK RI dan tidak dinyatakan korupsi, kenapa perlu di luruskan, karena sifatnya sudah menuduh, karena kami rasa yang berhak memutuskan korupsi dan bersalah adalah penegak hukum bukan sebaliknya ini arahnya fitnah. Bupati selalu berdiam diri, dan ini sudah melampaui batas. Akibatnya akan bepengaruh kepada kepercayaan masyarakat mana berita benar. Sebelum dan sesudah pemberitaan itu tidak ada konfirmasi dari pihak media atas pemberitaan itu,” ungkap Sekda.

Saat ini, Selasa 3 Desember 2019 tim juga sudah berkoordinasi dengan pihak Polda Sumsel terkait masalah ini, artinya tim advokat akan mengkaji kembali, termasuk akan berkoordinasi dengan pihak dewan pers.

“Dan masalah ini akan kita bawa ke rana hukum, namun apakah arahnya ke undang-undang ITE dan Fitnah masih di kaji oleh tim,” pungkas Syahron. (wmg02)

Pos terkait